Hinduism and Sikhism: Sebagai Pengantar

Sikhism merupakan agama terbesar ke-15 di dunia yang ditemukan melalui pengajaran Guru Nanak dan 10 guru Sikh secara berturut-turut pada abad ke-15 di Punjab. Sistem filosofi dan ekspresi keagamaannya dikenal sebagai Gurmat atau Sikh Dharma. Sikhism berasal dari kata Sikh, yang berangkat dari akar kata Sansekerta, yaitu śiṣya yang berarti ‘murid’, atau śikṣa yang bermakna ‘instruksi’. Prinsip kepercayaan Sikhism adalah keyakinan pada “waheguru” atau Universal God. Sikhism mengajarkan bahwa pencarian keselamatan diperoleh melalui disiplin diri, meditasi personal atas nama dan pesan Tuhan. Ciri khusus dari Sikhism adalah konsep non-anthropomorphis Tuhan, yaitu bahwa setiap orang dapat menafsirkan Tuhan sebagai alam semesta itu sendiri. Para penganut Sikhism ditahbiskan untuk mengikuti pengajaran 10 guru Sikh, atau pemimpin spiritual lainnya, sesuai dengan kitab sucinya yaitu Gurū Granth Sāhib, yang ditulis oleh 6 guru Sikh, termasuk para pengikut tertentunya yang berasal dari berbagai tingkatan social ekonomi dan latar belakang religious.
Hinduism dan Sikhism, merupakan dua agama yang berasal dari India serta mempunyai hubungan yang sangat kompleks. Sikhism merupakan salah satu agama yang terhitung baru di dunia apabila dibandingkan dengan Hinduism. Pernikahan Sikh-Hindu amat jarang terjadi di India. Guru Nanak yang merupakan pemimpin tertinggi Sikhism dilahirkan dalam keluarga Hindu Khatri. Ia menyatakan bahwa semua orang sama di mata Tuhan dalam pernyataannya yang terkenal, “Saya bukan orang Hindu dan juga bukan Muslim”. Pengajaran dan pewahyuan Guru Nanak terfokus pada penyatuan antara Hindu dan Muslim. Ia memiliki beberapa kepercayaan yang mirip cukup familiar dengan konsep Hindu seperti, Karma, Dharma, Reinkarnasi, dan meditasi atas nama Tuhan untuk memutuskan siklus kelahiran. Di bawah ini adalah beberapa kesamaan antara Hiduism dan Sikhism:
Kesamaan
• At the time of the Gurus, most North Indian families would remain Hindu while the eldest son was a "Sikh". Hindus enlisting their eldest sons in the Khalsa was done for protection against the Mughals.
• Many Hindus visit Sikh temples. For instance, the Hemkhund Sahib is a high-altitude lake in the Indian State of Uttarakhand is regarded as a pilgrimage site by the adherents of Hindus and a Lakshman Temple and Sikh Gurudwaara exist close together on the banks of the same lake there.
• When a Sikh dies, cremation is the preferred method. This is the same in Hinduism, although this is a cultural similarity between many cultures.
• Sikhs may also do the 'immersion of corpse remains' in a river after cremation, as Hindus do, although this is not a requirement; ashes may be deposited anywhere sentimental.
Perbedaan, Guru Nanak menolak beberapa prinsip ajaran dan pendapat dari Hinduism, seperti
• Sikhism is a monotheistic religion; Sikhs believe there is only one God, who has infinite qualities and names. Hinduism is a diverse system of thought with beliefs spanning monotheism, polytheism, panentheism, pantheism, monism and atheism. It is sometimes referred to as henotheistic (devotion to a single God while accepting the existence of other gods), but any such term is an oversimplification of the complexities and variations of belief.
• The Janeo (Hindu sacred thread), or 'confirmation' ritual of Hinduism.
• The Guru Granth Sahib describes many Hindu deities like Shiva and Durga, as false illusions. Sikhs do not worship in Hindu temples or go on Hindu pilgrimages.
• The caste system – Untouchability which is no longer considered a Hindu belief but an Indian social practice present in most religious groups in the country. Nonetheless, most Sikhs prefer to marry within their ethnic groups.
• Sikhs do not believe in going on pilgrimages or bathing at holy rivers.
Kemajuan Politik Sikhism (Sejarah)
Hargobrind, yang merupakan guru Sikh ke-6, membawa 2 pedang – satu untuk alasan spiritual dan lainnya untuk alasan temporal. Kemudian, Sikh berkembang sebagai komunitas yang terorganisir dan selalu dilatih mengenai cara bertempur untuk melindungi kemerdekaannya. Tahun 1665, Tegh Bahadur menjadi guru dan memimpin Sikh sampai 1675. Teg Bahadur dieksekusi oleh Aurangzeb untuk melindungi orang Hindu, setelah delegasi Kashmiri Pandits dating padanya untuk menolong ketika raja menghukum mati mereka yang tidak pindah Islam. Ia digantikan oleh anaknya, Gobind Rai yang baru berusia 9 tahun ketika ayahnya meninggal. Ia memiliterisasi para pengikutnya, dan dibaptis oleh Pañj Piārē saat ia membangun Khalsa pada 13 April 1699. Sejak itu ia lebih dikenal sebagai Gobind Singh.
Mulai dari pengajaran Nanak yang terfokus pada pencapaian keselamatan dan Tuhan sampai saat ini komunitas Sikh telah berubah secara signifikan. Bahkan, inti dari filosofi religious Sikh tidak pernah dihiraukan, para pengikutnya sekarang mulai berkonsentrasi membangun identitas politik. Konflik dengan otoritas Mughal semakin meluas selama masa hidup Teg Bahadur dan Gobind Singh. Khalsa, yang ditemukan tahun 1699, merupakan komunitas pengajaran yang mengkombinasikan manfaat dan tujuan religius dengan kewajiban militer dan politik. Secara singkat, sebelum kematiannya, Gobind Singh meminta agar Gurū Granth Sāhib (kitab suci Sikh) dijadikan otoritas spiritual tertinggi dan otoritas temporal ditetapkan pada Khalsa Panth – Bangsa atau Komunitas Sikh.
Seorang mantan pertapa ditugaskan oleh Gobind Singh dengan kewajiban untuk membunuh mereka yang menganiaya orang Sikh. Setelah kematiannya, Baba Banda Singh Bahadur menjadi pemimpin tentara Sikh dan bertanggung jawab terhadap beberapa serangan atas kerajaan Mughal. Ia dieksekusi oleh raja Jahandar Shah setelah menolak untuk pindah menjadi beragama Islam. Organisasi politik dan militer dalam persatuan komunitas Sikh membuat suatu upaya regional yang sungguh-sungguh pada abad pertengahan India dan terus dikembangkan setelah kematian para guru. Setelah meninggalnya Baba Banda Singh Bahadur, Konfederasi Sikh yang terdiri atas gerombolan pejuang Sikh dan dikenal dengan misls terbentuk. Diiringi dengan penurunan pengaruh kerajaan Mughal, Kekuasaan Sikh semakin meningkat di unjab di bawah pimpinan Maharaja Ranjit Singh, dengan ibukota di Lahore dan batasnya sampai Khyber Pass dan perbatasan China. Pengembangan tata tertib, tradisi, dan aturan-aturan selama beberapa abad mencapai puncak pada saat kepemimpinan Ranjit Singh untuk membangkitkan agama dan identitas sosial bersama yang diistilahkan dengan “Sikhism”.
Setelah kematian Ranjit Singh, kekuasaan Sikh jatuh menjadi tidak teratur dan dengan cepat dianeksasi oleh Inggris setelah perang Anglo-Sikh. Hal ini membawa Punjab berada di bawah British Raj. Sikh membentuk Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee dan Shiromani Akali Dal untuk memelihara agama organisasi politik Sikh dalam seperempat abad selanjutnya. Dengan adanya pemisahan India pada tahun 1947, ribuan orang Sikh dibunuh dengan kejam dan jutaan orang dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggal leluhur mereka di Punjab Barat. Orang Sikh menghadapi tantangan pertamanya yang berasal dari pemerintah dalam membentuk bahasa resmi negara. Organisasi Akali Dal memulai pergerakan tanpa kekerasan bagi hak-hak orang Sikh dan kaum Punjabi. Jarnail Singh Bhindranwale muncul sebagai pemimpin dari Bhindran-Mehta Jatha, yang mengasumsikan nama Damdani Taksal pada tahun 1977 untuk mempromosikan solusi perdamaian atas masalah tersebut. Bulan Junu 1984, Perdana Menteri India, Indira Gandhi memerintahkan tentara India untuk mengadakan Operasi Blue Star demi menyingkirkan Bhindranwale dan pengikutnya dari Darbar Sahib. Bhindranwale dan sejumlah besar peziarah yang tidak berdosa terbunuh dalam operasi tersebut. Bulan Oktober, Indira Gandhi dibunuh oleh dua pengawalnya yang merupakan orang Sikh. Pembunuhan dilanjutkan dengan kerusuhan dan pembunuhan besar-besaran Anti-Sikh 1984 dan konflik Hindu-Sikh di Punjab, sebagai reaksi terhadap pembunuhan dan Operasi Blue Star.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Uni Eropa

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, Uni Eropa terdiri atas sejumlah institusi. Setiap institusi mempunyai tugas, kapasitas, wewenang dan peranannya masing-masing. Dalam proses pembuatan keputusan, European Union (EU) melibatkan tiga institusi tertentu yang amat penting, yaitu

1. European Commission atau Komisi Eropa

Komisi dapat dianggap sebagai jantung dari EU. Institusi ini mempersiapkan segala sesuatu mengenai proposal bagi rancangan-rancangan hukum yang baru yang diajukan kepada Council of the European Union dan Parlemen Eropa. Komisi ini juga mengawasi dan menjamin terlaksananya undang-undang atau hukum yang telah diterapkan terhadap setiap negara-negara anggota. Selain itu, komisi juga bertugas mengelola keuangan EU (Community Budget). European Commission terbagi menjadi beberapa departemen administratif yang dikenal dengan Direktorat Jenderal.

2. European Parliament (EP)

Parlemen Eropa terdiri atas perwakilan setiap negara-negara anggota yang telah dipilih melalui pemilihan langsung. Peranan EP adalah berkontribusi terhadap proses legislatif EU, untuk menjamin dan mengawasi Komisi Eropa untuk berperan sesuai dengan kewenangannya, serta bersama-sama dengan Council of the European Union, mengambil keputusan mengenai Community Budget.

3. Council of the European Union atau Dewan Uni Eropa

Biasanya dikenal sebagai Council of Ministers, yang terdiri dari perwakilan-perwakilan nasional, secara umum setingkat menteri. Menteri-menteri ini bertanggung jawab terhadap parlemen nasional mereka dan juga kepada opini publik. Dengan berdasarkan usulan undang-undang dari Komisi Eropa dan perundingan atau pendapat parlemen, Dewan Uni Eropa membuat kebijakan-kebijakan bagi EU. Keputusan diambil melalui mekanisme qualified majority, di mana setiap negara anggota memberikan suaranya sesuai dengan nilai jumlah populasi penduduk negaranya. Suatu undang-undang ditetapkan ketika prosentase jumlah suara tertentu telah dicapai. Dewan ini mempunyai dewan teknis, dan permanen atau komisi khusus yang terdiri dari perwakilan-perwakilan negara anggota, yang mempersiapkan berbagai pertemuan. Perwakilan tetap ini dikenal dengan the Committee of Permanent Representatives of the Member States (Coreper).

Secara umum, proses pembuatan keputusan diawali dengan pengajuan rancangan hukum atau undang-undang yang baru oleh Komisi Eropa, dan Dewan Uni Eropa serta Parlemen yang meluluskannya. Dalam beberapa kondisi, Dewan dapat bertindak sendiri untuk memutuskan undang-undang. Institusi-institusi yang lain juga memiliki peranannya masing-masing. Bentuk utama dari undang-undang EU adalah directives dan regulations. Prosedur dan aturan bagi pembuatan keputusan EU tertulis dengan jelas dalam berbagai traktat. Setiap proposal atau rancangan undang-undang baru EU didasarkan pada artikel traktat yang spesifik, dengan mengacu sebagai “legal basis” dalam rancangan, di mana prosedur legislasi ini wajib dipatuhi. Terdapat tiga prosedur utama, yaitu

· Consultation

Prosedur konsultasi ini digunakan dalam beberapa kondisi atau bidang, seperti pertanian, pajak dan kompetisi. Berdasarkan atas proposal dari Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa berkonsultasi dengan Parlemen, European Economic and Social Committee dan Committee of the Regions. Parlemen Eropa dapat menyetujui proposal Komsi, menolaknya, atau meminta diadakan berbagai amandemen.

Apabila Parlemen meminta amandemen, Komisi Eropa akan sangat mempertimbangkan semua perubahan yang berasal dari saran Parlemen. Jika berbagai saran tersebut diterima dan telah diolah, Komisi Eropa akan mengirimkan proposal yang diamandemen kepada Dewan Uni Eropa. Kemudian, dewan akan memeriksanya dan bisa menerima atau pun mengamandemennya lebih jauh. Dalam prosedur ini, jika Dewan mengamandemen proposal Komisi, maka harus dilakukan dengan suara bulat atau unanimously.

· Assent

Prosedur assent (persetujuan) berarti bahwa Dewan Uni Eropa harus memperoleh persetujuan Parlemen Eropa sebelum berbagai keputusan tertentu yang amat penting diambil. Prosedur ini hampir sama dengan prosedur konsultasi, kecuali bahwa Parlemen tidak dapat mengamandemen proposal, di mana harus dipilih: menerima atau menolaknya. Persetujuan (Assent) mengharuskan adanya suara mayoritas absolute. Prosedur ini sering digunakan bagi pembentukan kesepakatan dengan negara-negara lain, termasuk kesepakatan dalam penerimaan negara anggota baru pada EU.

· Co-decision

Saat ini, prosedur Codecision adalah yang paling sering digunakan dalam pembuatan undang-undang. Dalam prosedur ini, Parlemen tidak selalu memberikan pendapatnya, dikarenakan adanya pembagian kekuasaan legislatif yang sama wewenangnya dengan Dewan Uni Eropa. Jika Dewan dan Parlemen tidak dapat menyetujui sejumlah rancangan legislasi, maka usulan tersebut harus diproses di bawah komite konsiliasi (Conciliation Committee), yang terdiri dari perwakilan anggota Parlemen dan Dewan dengan jumlah yang sama. Ketika komite telah mencapai kesepakatan, teks undang-undang tersebut dikirim sekali lagi kepada Parlemen dan Dewan sehingga dapat diterima dan ditetapkan sebagai undang-undang atau hukum. Meskipun demikian, konsiliasi cukup jarang digunakan. Pada kenyataannya, sebagian besar undang-undang yang melewati prosedur co-decision sudah dapat diterima, baik saat first reading dan second reading sebagai hasil kerjasama dan koordinasi yang baik diantara ketiga institusi tersebut.

Meskipun demikian, dapat dijelaskan secara sederhana tentang bagaimana proses pembuatan keputusan dalam EU, terutama di dalam Council of European Union melalui diagram beserta pemaparannya di bawah ini

KOMISI

EROPA

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Flow Chart 1. Proses Pembuatan Keputusan dalam European Union

Proses pembuatan keputusan dimulai dengan suatu proposal dari Komisi Eropa, yang garis besarnya telah dibuat terlebih dahulu setelah berkonsultasi dengan direktorat jenderal yang relevan dan sesuai dengan rancangan undang-undang (Commission services). Ketika Komisi sedang mempersiapkan garis besar proposal, direktorat jenderal yang bersangkutan bertugas mengumpulkan bukti dari berbagai sumber, termasuk negara-negara dunia ketiga dan organisasi regional lainnya. Mereka dapat mengajukan studi khusus dan biasanya akan berkonsultasi dengan kelompok yang relevan. Departemen yang lain –tidak berkaitan secara langsung- seperti, misalnya lingkungan atau kebijakan regional, juga dapat dimintai pendapatnya. Saat proposal telah selesai dibuat, perlu dipaparkan dalam suatu pertemuan College of Commissioners.

Jika diterima oleh Commissioners, proposal tersebut dikirimkan kepada Dewan Uni Eropa, di mana akan diperiksa dengan seksama oleh working group/party dan komite yang relevan sesuai topik undang-undang. Dengan bergantung pada sifat dasar proposal, maka Dewan bisa saja melakukan konsultasi dengan Parlemen, ECOSOC, dan atau Committee of the Regions. Namun, apabila Committee of Permanent Representatives of the Member States (Coreper) telah menyetujui proposal tersebut, maka akan langsung lolos pada pertemuan dewan berikutnya tanpa perlu diadakan diskusi. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan antara Coreper dan Komisi, maka proposal akan didiskusikan lebih lanjut pada pertemuan Dewan sampai menemukan kesepakatan. Jika kompromi dapat dicapai, proposal akan dapat menjadi undang-undang (Community law). Jika isu yang dibicarakan belum mendesak atau dapat dibereskan, maka Komisi harus memutuskan apakah tetap mempertahankan proposal tersebut, mengamandemennya, atau menariknya.

Sebagai tambahan, Komisi Eropa juga dapat membuat undang-undang dalam bidang-bidang tertentu yang didelegasikan oleh Dewan Uni Eropa. Bagi undang-undang seperti ini, proposal Komisi perlu diperiksa oleh perwakilan negara anggota dalam kepemimpinan komite dan juga advisory committees, sesuai dengan materi proposal. Apabila negara-negara anggota mendukungnya, maka proposal tersebut akan menjadi undang-undang Komisi Eropa.

P.S Uraian ini digunakan dalam kelas HI di Eropa Department of International Relations, UPN "Veteran" Yogyakarta. Pengampu Mr. Nikolaus Loy, MA